Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Cermin Retak Bagi Dunia Pendidikan Kita

Oleh: Djoko Iriandono*)

Beberapa waktu terakhir, linimasa media sosial kita dipenuhi oleh potongan-potongan video yang mengundang geleng kepala sekaligus keprihatinan. Anak-anak SMA yang tampak kebingungan saat diminta menyebutkan beberapa nama ibu kota provinsi di Indonesia. Siswa SMK yang tak mampu menjawab siapa saja menteri yang sedang menjabat, bahkan untuk sekadar menyebut beberapa nama saja. Anak SMP yang tersendat saat ditanya perkalian dasar. Hingga yang paling mengusik, anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan yang tidak bisa melafalkan Pancasila secara urut.

Bagi sebagian besar orang fenomena ini merupakan “konten viral” yang dianggap lucu dan menghibur. Namun bagi sebagian yang lain hal ini membuat mereka merasa cemas. Karena di mata mereka, Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan kondisi pendidikan kita hari ini—dan mungkin juga kegelisahan yang selama ini kita abaikan. Bagi para praktisi pendidikan dan orang tua, tayangan tersebut adalah sebuah alarm keras. Jika fenomena ini mencerminkan realitas yang lebih luas, maka kita harus berani bertanya: Ada apa dengan pendidikan di Indonesia?

Paradoks Akses dan Kualitas

Di satu sisi, kita hidup di era yang luar biasa. Informasi tersedia dalam hitungan detik. Anak-anak kita memiliki akses yang jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Selama beberapa dekade terakhir, fokus utama pendidikan di Indonesia adalah memperluas akses. Kita berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah secara signifikan.

Namun di sisi lain, kemudahan itu justru melahirkan paradoks. Akses yang melimpah tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman yang mendalam. Kuantitas gedung sekolah dan jumlah siswa tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas literasi dan numerasi. Anak-anak mungkin tahu banyak hal—tren terbaru, istilah viral, bahkan isu global—tetapi di saat yang sama, hal-hal mendasar justru terlewat. Nama ibu kota, dasar negara, bahkan operasi matematika sederhana yang seharusnya menjadi fondasi.

Ini bukan sekadar soal “tidak hafal”. Ini soal arah. Pendidikan kita, perlahan tapi pasti, tampak bergeser dari esensi menjadi formalitas. Dari proses pembentukan manusia seutuhnya menjadi sekadar rutinitas administratif: masuk kelas, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, lalu naik tingkat.

Hilangnya Makna dalam Belajar

Salah satu akar persoalan yang sering luput dibicarakan adalah hilangnya makna dalam belajar. Anak-anak belajar bukan karena ingin memahami, tetapi karena harus menyelesaikan. Mereka menghafal untuk ujian, bukan untuk kehidupan. Ketika pelajaran hanya dipandang sebagai kewajiban, maka yang terjadi adalah hubungan yang dangkal antara siswa dan ilmu. Tidak ada keterikatan emosional. Tidak ada rasa ingin tahu yang tumbuh secara alami. Akibatnya, apa yang dipelajari mudah hilang. Bahkan untuk hal-hal yang seharusnya melekat sepanjang hayat.

Fenomena siswa SMP yang belum lancar perkalian dasar adalah indikasi nyata adanya learning loss atau kehilangan masa belajar yang akut. Matematika adalah ilmu kumulatif; jika fondasi di tingkat sekolah dasar tidak kokoh, maka di tingkat menengah mereka hanya akan menjadi “penonton” di dalam kelas. Begitu pula dengan ketidaktahuan mengenai geografi dan struktur pemerintahan. Ini bukan sekadar masalah hafalan, melainkan indikasi rendahnya literasi umum dan ketertarikan terhadap isu-isu kebangsaan.

Pergeseran Kognitif di Era Digital

Kita tidak bisa menutup mata bahwa generasi saat ini tumbuh dalam ekosistem digital yang sangat berbeda. Informasi tersedia di ujung jari, namun ironisnya, kemudahan ini justru sering kali melahirkan pendangkalan daya pikir.

  1. Ketergantungan pada Gadget: Kemampuan hitung cepat (numerasi) menurun karena ketergantungan pada kalkulator ponsel. Daya ingat (memorizing) melemah karena asumsi bahwa “semua bisa dicari di Google”.
  2. Rentang Perhatian (Attention Span) yang Menurun: Konsumsi konten video pendek yang instan membuat siswa sulit berkonsentrasi pada penjelasan guru yang bersifat naratif dan mendalam. Celakanya banyak guru yang juga berperilaku seperti halnya siswa, mereka juga senang terhadap video dan tulisan pendek. Jika menemukan bacaan yang panjang mereka langsung skip begitu saja.
  3. Algoritma yang Memenjarakan: Media sosial cenderung menyuguhkan apa yang “disukai”, bukan apa yang “perlu diketahui”. Akibatnya, wawasan umum tentang negara, sejarah, dan nilai-nilai Pancasila tergeser oleh tren yang lebih viral namun kurang substansial.

Tantangan Kurikulum dan Beban Guru

Di sisi lain, sistem pendidikan kita masih sangat berorientasi pada hasil, bukan proses. Nilai tetap menjadi ukuran utama. Ranking menjadi kebanggaan. Sementara pemahaman yang sesungguhnya sering kali terabaikan. Seorang siswa bisa saja mendapatkan nilai tinggi dalam ujian, tetapi belum tentu benar-benar memahami apa yang ia pelajari. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan berubah menjadi perlombaan, bukan perjalanan.

Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka dituntut untuk menyelesaikan kurikulum, mengelola kelas, sekaligus menghadapi berbagai karakter siswa. Di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya, tidak semua guru mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Sering kali, mereka dibebani oleh urusan administratif yang menyita waktu, sehingga energi untuk melakukan inovasi pengajaran atau memberikan perhatian khusus kepada siswa yang tertinggal menjadi terpecah.

Perubahan kurikulum dari masa ke masa sebenarnya merupakan hal yang wajar karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita teliti kurikulum baru selalu hadir dengan ide dan semangat untuk memberikan fleksibilitas dan fokus pada materi esensial. Namun, yang selalu terlewatkan adalah bahwa transisi pergantian antar kurikulum ini membutuhkan usaha dan adaptasi besar. Jika guru belum sepenuhnya siap beralih dari metode ceramah ke metode yang merangsang nalar kritis, maka perubahan kurikulum hanya akan menjadi jargon di atas kertas.

Krisis Karakter dan Nasionalisme

Sila-sila dalam Pancasila adalah jiwa bangsa. Ketidakmampuan siswa menyebutkan Pancasila secara berurutan bukan hanya masalah kegagalan memori, melainkan simbol dari krisis identitas. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi napas dalam setiap aktivitas di sekolah, bukan sekadar mata pelajaran yang diujikan di atas kertas. Jika fondasi ideologi dan pengetahuan dasar tentang bangsa sendiri sudah rapuh di tingkat sekolah, bagaimana kita mengharapkan generasi masa depan mampu bersaing di kancah global? Kepercayaan diri sebuah bangsa bermula dari pemahaman yang mendalam tentang jati dirinya sendiri.

Namun, menyalahkan sistem saja tidak cukup. Kita juga perlu melihat peran lingkungan yang lebih luas: keluarga, masyarakat, dan budaya digital yang kini sangat dominan. Di rumah, tidak semua orang tua memiliki waktu atau kesadaran untuk terlibat aktif. Percakapan tentang pelajaran, nilai-nilai kebangsaan, atau sekadar latihan berhitung sering tergantikan oleh kesibukan masing-masing. Di masyarakat, budaya literasi belum tumbuh kuat. Membaca belum menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Diskusi belum menjadi tradisi yang hidup.

Mencari Jalan Keluar

Fenomena yang viral di media sosial itu seharusnya tidak hanya kita jadikan bahan ejekan atau hiburan. Ia adalah “alarm” yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi bersama. Kita tidak bisa hanya bertanya, “Mengapa anak-anak tidak tahu?” tanpa juga bertanya, “Apa yang sudah kita lakukan agar mereka tahu?” Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Ia adalah tanggung jawab kolektif sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Menyikapi fenomena ini, kita tidak boleh terjebak dalam sikap saling menyalahkan. Perlu ada gerakan kolektif untuk membenahi kualitas pendidikan kita:

  • Penguatan Literasi dan Numerasi Dasar: Sekolah harus berani mengambil jeda untuk memastikan setiap siswa, tanpa terkecuali, telah menguasai kecakapan dasar (membaca, menulis, berhitung) sebelum melompat ke materi yang lebih kompleks.
  • Relevansi Pembelajaran: Guru perlu mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Pengetahuan tentang menteri atau ibu kota harus diajarkan bukan sebagai hafalan mati, melainkan sebagai pemahaman tentang bagaimana negara ini bekerja. Ketika seorang guru mampu mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, maka siswa tidak hanya belajar, tetapi juga merasakan.
  • Peran Orang Tua: Pendidikan tidak berhenti di gerbang sekolah. Orang tua memiliki peran krusial dalam membatasi penggunaan gadget dan mengajak anak berdiskusi tentang isu-isu di sekitar mereka.
  • Restorasi Budaya Belajar: Kita perlu mengembalikan marwah belajar sebagai sebuah proses yang membutuhkan ketekunan, bukan sekadar mengejar nilai atau ijazah. Kita perlu menghidupkan kembali makna belajar, mengajak anak-anak untuk bertanya, bukan hanya menjawab, serta menghargai proses, bukan hanya hasil.

Penutup

Mungkin sudah saatnya kita kembali pada pertanyaan mendasar: Apa tujuan pendidikan? Apakah hanya untuk mencetak nilai tinggi? Ataukah untuk membentuk manusia yang berpikir, memahami, dan memiliki karakter?

Jika tujuan kita adalah yang kedua, maka pendekatan kita pun harus berubah. Hal-hal sederhana seperti menghafal Pancasila, memahami peta Indonesia, atau menguasai perkalian dasar sebenarnya bukan tujuan akhir. Ia adalah fondasi. Fondasi yang jika kuat, akan menopang pembelajaran yang lebih kompleks di masa depan.

Video-video viral tentang ketidaktahuan siswa adalah cermin retak bagi dunia pendidikan kita. Cermin itu menunjukkan bahwa ada lubang-lubang besar yang harus segera ditambal. Kita tidak ingin melahirkan generasi yang mahir bermain media sosial namun buta terhadap negerinya sendiri, atau generasi yang punya gelar namun gagap dalam logika dasar.

Pendidikan di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Pilihannya hanya satu: bergerak maju dengan pembenahan kualitas yang fundamental, atau terus membiarkan generasi kita hanyut dalam arus pendangkalan pengetahuan.

Mari kita jadikan kegelisahan ini sebagai titik balik untuk kembali mengajar dengan hati,

menanamkan nalar,

dan memperkokoh karakter bangsa.

Perubahan selalu mungkin dimulai.

Dari ruang kelas yang lebih hidup.

Dari rumah yang lebih peduli.

Dari masyarakat yang lebih sadar.

Dan dari kita,

yang mau berhenti sejenak—

lalu bertanya dengan jujur:

Ada apa dengan pendidikan di Indonesia?

 

*) Pemerhati Pendidikan.

Redaksi